Tempatkejadianperkara.com,–JAKARTA, Berawal pada tanggal 04 Maret 2023 Malam Hari, Kamar No. 26 Apartemen Mediterania Gajah Mada Tower B lantai 11 ini, Kunci Pintu Kamar yang saya tempati telah dirusak dan dibobol oleh beberapa orang yang tidak dikenal, ujar penghuni kamar kepada awak media pada Minggu,(05-03-2023).
Setelah kejadian tersebut didapat Informasi bahwa para perusak pintu kamar No. 26 tersebut mengaku anggota Kepolisian Bangka Blitung (Babel) dan saat mereka ditemui dikamarnya, Suami saya bertanya mengapa mereka merlakukan pengerusakan pintu kamar, mereka tidak menjawab, saat ditanya Kartu Anggota Polisinya, mereka tidak mampu menunjukkan kepada saya, lanjut penghuni kamar tersebut;
Mereka hanya berkata ini ada Surat Perintah penangkapan dan menunjukkan kertas yang tidak dibacakan dan tidak diserahkan kepada kami suami dan istri, namun mereka melakukan tindakan yang membuat saya Shok dan terpukul.
Suami saya yang berinisial EDJ diborgol tangannya dengan alat semacam plastic dan dibawa pergi entah kemana dan sayapun pingsan, ujar “F” kepada awak media Minggu, (5/3/2023) .
Dengan menangis “F” mengatakan Mereka Pelaku Pengerusakan mengatakan Anggota Kepolisian Bangka Belitung namun tidak menunjukkan Kartu anggota Polisi dan tidak menyerahkan Surat Perintah Penangkapan terhadap suami saya, sehingga membuat saya ragu apakah benar mereka polisi dan saya berfikir jangan-jangan mereka adalah Penculik.
Maka kami akan melaporkan mereka ke SPKT Polda Metro Jaya atas dugaan Penculikan suami saya, kata “F” mengakhiri ceritanya kepada wartawan
selanjutnya minta didampingi untuk melapor kepihak Kepolisian di tempat kejadian;
Ditempat terpisah, Pimpinan Redaksi www jurnalisnusantara-1.com meminta pendapat dari Kuasa Hukum “F” Moch. Ansory, S.H., atas adanya kejadian tersebut.
Moch. Ansory, S.H., membeberkan pada awak media kalaupun benar para pelaku Pengerusakan Pintu Kamar No.26 dan pelaku Penagkapan Terhadap “EDJ” adalah Anggota Polisi, Mereka wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan :
Setelah dilakukan penangkapan, maka surat perintah penangkapan tersebut harus disertai dengan tembusan yang diberikan “kepada keluarga” tersangka.
Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan “secara lisan” dianggap “tidak sah”, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
Oleh karena itu, pemberian “tembusan” surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan “kewajiban” bagi pihak penyidik.
“Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.” tegas Moch. Ansory, S.H. yang juga menjabat Presiden Pengacara Republik Indonesia.
Terkait Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum lanjut Moch. Anshory, S.H., berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA) dalam Pasal 23 menegaskan “Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah tanggung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan dari Atasan Penyidik”;
Sedangkan Dasar Penangkapan diatur pada Pasal 70 (1) Perkapolri yang menyatakan “Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang, pungkas Adv. Moch. Ansory, S.H. (LAG/Red.)
Sumber : Dewan Pakar Presidium FPII
Laporan : Red
